Hak atas foto partai aceh Image captionZaini Abdullah (kiri) bersama Malik Mahmud saat mendampingi pendiri GAM Hasan Tiro kembali ke Aceh, 2008.Pidato Hasan Tiro, yang disampaikan di tempat penting dan bersejarah bagi Aceh, yaitu di Masjid Raya Baiturrahman, masih menggema sampai sekarang. Perdamaian dan pembangunanGema itu pula yang terus dipantulkan oleh Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh pertama setelah perdamaian, dan kini dilanjutkan penggantinya, Zaini Abdullah, setelah sang Wali, Hasan Tiro, meninggal dunia pada 2010 lalu.Di sinilah, jika mau jujur, sepertinya tidak ada kata lain yang lebih “keramat” di Aceh sejauh ini, kecuali kata “perdamaian”. Tapi itu dulu.
Belakangan bertambah satu kata lagi yaitu “pembangunan”. Hak atas foto dokumen pribadi hasan tiro Image captionZaini Abdullah (sebelah kanan, di sebelah bendera GAM) ikut mendampingi Hasan Tiro ketika Aceh masih dilanda konflik.Namun harapan yang sebagian sulit dijangkau itu kadang-kadang membuat masyarakat Aceh seperti putus asa, ketika Zaini dihadapkan persoalan yang tak kunjung tertangani.Sebutlah, pertikaian internal di kalangan elit eks GAM belakangan ini dan hubungan dengan Jakarta yang belum sepenuhnya mulus lantaran saling curiga– akibat residu sisa-sisa konflik masa lalu. Rentetan kekerasanKejadian kekerasan di Aceh pada masa kampanye merupakan bagian dari rentetan kekerasan terjadi dalam empat bulan terakhir. Zaini Abdullah harus memiliki kesadaran politik yang melampaui golongan-golongan politik yang ada di Aceh. Bola panas ada di sana (Jakarta).
Itu harus dipenuhi semua. Tidak ada titik-koma yang bisa ditinggalkan menyangkut MOU Helsinki, yang harus diimplementasikan dalam UU Pemerintahan Aceh. Zaini AbdullahDia menyayangkan sikap pemerintah pusat yang seharusnya membuat peraturan pelaksana dari perjanjian itu pada 2008 lalu, namun kenyataannya belum juga direalisasikan.“Dalam hal ini ada dua perkara yang paling penting, yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Migas dan UU Pertanahan,” katanya.“Bola panas ada di sana (Jakarta). Itu harus dipenuhi semua. Tidak ada titik-koma yang bisa ditinggalkan menyangkut MOU Helsinki, yang harus diimplementasikan dalam UU Pemerintahan Aceh,” kata Zaini.Ketika saya tanya: jika Jakarta tetap ingkar, apakah akan membuat aspirasi Aceh merdeka akan hidup lagi, Zaini berkata: “Saya tidak bicara demikian. Saya bicara ini janji manusia dengan manusia, dengan disaksikan oleh Allah. Tidak ada ingkar (dari Jakarta) dalam hal ini, saya harapkan demikian.”.
Hak atas foto partai demokrat Image captionGubernur Zaini Abdullah dalam sebuah pertemuan dengan Presiden SBY.Kemudian dia melanjutkan: “Kalau (pengingkaran ini) terjadi, akan tercatat dalam sejarah. Generasi depan akan melihat ini apa yang terjadi.”Dia juga menekankan bahwa kendala terbesar pelaksanaan kesepakatan damai Helsinki adalah sikap Jakarta yang dianggapnya belum mengimplementasikan perjanjian itu secara optimal. Mengapa Syariat IslamKasus perkosaan oleh sejumlah pemuda terhadap seorang perempuan di Langsa Barat, Aceh, awal Mei 2014 lalu, membuka lagi perdebatan tentang implementasi dan sebagian isi peraturan daerah Syariah Islam atau qanun di Aceh. Yang perlu agama itu bukan hanya menjadi lips service atau seperti ada di buku-buku, atau Al-Quran dan hadist, tetapi juga harus dipraktekan.
Zaini AbdullahJadi, 'Agama bukan persoalan di Aceh.' Dia kemudian berkata: 'Yang perlu agama itu bukan hanya menjadi lips service atau seperti ada di buku-buku, atau Al-Quran dan hadist, tetapi juga harus dipraktekan.' Syariat Islam dan politik JakartaZaini kemudian mengungkap faktor politik yang disebutnya melatari lahirnya Syariat Islam di Aceh, yaitu ketika Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menawarkan pemberlakuan hukum Islam di Aceh.' Itu juga ganjil,' kata Zaini, seraya mengatakan bahwa tawaran Gus Dur itu sebagai upaya meredam perlawanan GAM yang saat itu sudah di atas angin.' Itu yang sebenarnya. Maka dipraktekkan sampai sekarang,' katanya lagi. Hak atas foto AP Image captionPresiden Abdurrahman Wahid pernah melontarkan pemberlakuan syariat Islam di Aceh.Secara terpisah, wartawan senior dan pengamat sosial-politik Aceh, Nezar Patria mengatakan, walaupun Islam secara kultural sudah mendarah-daging bagi masyarakat Aceh, GAM melalui pimpinannya Hasan Tiro, tidak menggunakan isu Islam sebagai strategi perjuangan.Menurut Nezar, Hasan Tiro belajar dari pengalaman kegagalan DI/TII yang menggunakan isu Syariat Islam dan tidak mendapat dukungan internasional.'
Lalu dicarilah poin yang bisa membedakan. Kalau memakai Islam, itu poin yang melemahkan perjuangan, karena Indonesia adalah mayoritas Islam dan Aceh adakah bagiannya dan tidak ada penindasan agama. Karena itu isunya kemudian digeser menjadi nasionalisme ke-Aceh-an,' kata Nezar, menganalisa.Karena itulah, lanjut Nezar, pimpinan GAM sejak awal menolak tawaran Jakarta untuk menerapkan Syariat Islam di Aceh. Lalu dicarilah poin yang bisa membedakan. Kalau memakai Islam, itu poin yang melemahkan perjuangan, karena Indonesia adalah mayoritas Islam dan Aceh adakah bagiannya dan tidak ada penindasan agama.
Karena itu isunya kemudian digeser menjadi nasionalisme ke-Aceh-an. Nezar Patria, wartawan senior asal Aceh.Sikap ini menurutnya juga ditunjukan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, setelah perjanjian damai RI-GAM, dengan 'tidak ditolak (syariat Islam) tetapi tidak diaktifkan.' Tetapi menurutnya, ketika pimpinan GAM, Zaini Abdullah terpilih sebagai gubernur, pemerintah Aceh bersikap hati-hati terkait Syariat Islam.' Elit-elit GAM ini semuanya berangkat dari tradisi Aceh yang sangat kental dan sangat identik dengan Islam. Tidak akan ada orang Aceh menolak Syariat Islam, tetapi penerapannya atau pelaksanaannya yang mungkin dilakukan dengan hati-hati,' kata Nezar. Warga non-Muslim di AcehKetika akhirnya lahir Qanun Syariat Islam dipraktekan di Aceh, Zaini akhirnya dapat menerima kenyataan itu.
' OK saya tidak menafikan yang demikian.' 'Kalau tidak, saya akan dituduh tidak pro dengan Islam. Malah saya dianggap gubernur ini anti-Islam,' tambahnya.Karena itulah, lanjutnya, Partai Aceh mendukung sepenuhnya pembuatan Qanun atau perda tentang Syariat Islam di Aceh, meskipun menurutnya qanun itu tidak berlaku untuk non-muslim.Hal ini ditekankan Zaini menanggapi pemberitaan yang sebelumnya menyebut warga non-Muslim kemungkinan dapat dikenai aturan hukum Islam. Saya bilang di Aceh toleransi itu cukup tinggi. (Toleransi) ini kita praktekan bukan karena dicari-vari sekarang. Ini telah ada sejak jaman kesultanan. Sehingga Sultan Aceh bukan hanya berkawan dengan negara Islam, tetapi juga Inggris, Belanda, Kanada, Jerman.
Zaini Abdullah'Saya bilang di Aceh toleransi itu cukup tinggi. (Toleransi) ini kita praktekan bukan karena dicari-cari sekarang. Ini telah ada sejak jaman kesultanan. Sehingga Sultan Aceh bukan hanya berkawan dengan negara Islam, tetapi juga Inggris, Belanda, Kanada, Jerman,' ungkapnya menjelaskan. Hak atas foto AP Image captionAjakan Partai Gerindra kepada Partai Aceh dikritik pegiat HAM yang mengkaitkan persoalan HAM Aceh di masa konflik.'
Program Gubernur Aceh Zaini Abdullah 2017
Terserah kepada rakyat Aceh,' kata Zaini agak diplomatis.' Itu saya serahkan kepada rakyat sendiri memilih alternatif mereka,' katanya lagi.Menurutnya, konflik bersenjata di Aceh memakan waktu yang lama, sehingga masyarakat di wilayah itu sulit melupakannya.
'Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada rakyat (Aceh) yang saya cintai,' tambahnya. Investasi, keamanan dan isu korupsiInvestasi swasta di Aceh, menurut peneliti Bappeda Aceh, Marthunis Muhammad (2013), mengalami pertumbuhan yang signifikan pada triwulan pertama 2013 yaitu mencapai Rp 2,031 trilyun.Prestasi ini menurutnya sebagian besar merupakan kontribusi investasi PT PLN terhadap pembangunan PLTU Nagan Raya. Sementara, perkebunan dan pertambangan masih menjadi sektor investasi yang paling diminati.Namun dalam tulisannya, Marthunis menyitir studi Bank Dunia (2009) yang menyebutkan ada dua besar faktor penghambat investasi di Aceh yaitu ketersediaan infrastruktur dan korupsi. Hak atas foto AP Image captionMasalah keamanan di Aceh, termasuk polemik bendera Partai Aceh, menjadi sorotan bagi calon investor di wilayah itu.Zaini Abdullah mengatakan, sejak terpilih sebagai Gubernur Aceh, dia bertekad agar 'di Aceh tidak berlanjut lagi praktek-praktek korupsi.' 'Tentu itu tidak semudah seperti membalik tangan. Dia akan memakan waktu, karena praktek (korupsi) itu sudah kronis, yang sudah diobati.' Tentang upayanya mendatangkan investasi ke Aceh terkait masalah keamanan di wilayahnya, Zaini memberikan contoh keberadaan Pabrik semen asal Perancis PT Lafarge Cement Indonesia di Lhok Nga, Aceh, yang mulai berproduksi sejak tiga tahun silam.'
Mereka mengatakan 'kami cukup aman' untuk melanjutkan bisnis di Aceh,' kata Zaini. Mereka mengatakan 'kami cukup aman' untuk melanjutkan bisnis di Aceh Zaini AbdullahHal ini juga diutarakan investor dan calon investor luar negeri dalam melihat Aceh yang disebutnya mengatakan 'keadaan di Aceh cukup kondusif.'
Gubernur Sumatera Barat
Nama Gubernur Aceh
Menurutnya, ada pihak-pihak tertentu yang membesar-besarkan masalah keamanan di Aceh, sehingga masyarakat luar negeri melihat Aceh 'tidak aman.' Padahal, 'tidak demikian kenyataannya,' kata Zaini seraya mencontohkan, ketertarikan investor asing asal Australia, Malaysia dan Turki untuk bekerja sama dengan Aceh di bidang ekonomi.
“Itu berita angen, tidak benar dan tak ada mutasi atau pergantian pejabat eselon II untuk sementara ini.